Makalah | Kontribusi Kerja sama Antarnegara terhadap Indoneisa

MAKALAH

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

‘’ Kontribusi Kerja sama Antarnegara terhadap Bangsa dan Indonesia “

DI SUSUN OLEH :

KELOMPOK 6

MUH. FADHIL RAMADHAN

A. SALSABILA AMALIYAH PUTRI

M. AKRAM FAUZAN

HARNITA

S M P NEGERI 1 BARRU

TAHUN AJARAN 2017-2018

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberkahi kami sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Pembuatan makalah ini di dapat dan diolah berbagai sumber yang telah kami gunakan sebagai data dan fakta pada makalah ini. Dan makalh ini memiliki judul yakni Kontribusi Kerja Sama Antarnegara terhadap Bangsa Indonesia.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan makalah ini sampai selesai dengan tepat waktu.

\
Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah

Harapan kami sebagai penyusun adalah semoga amakalah ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak Guru serta bermanfaat bagi para pembaca dari makalah ini.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat dan memberikan edukasi yang baik maupun inspirasi dan wawasan yang luas untuk penulis dan pembaca.

Barru, 12 Maret 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.…………………………………………………………………………………… i

Daftar Isi.…………………………………………………………………………………………. ii

BAB I : Pendahuluan………………………..……………………………………………………. 1

A. Latar Belakang………………………………………………………………………………..

B. Rumusan Masalah……………………………………………………………………………. 1

C. Tujuan………………………………………………………………………………………... 1

D. Manfaat Penulisan………………………………………………………………………….... 1

BAB II : Kontribusi Kerja sama Antarnegara terhadap Bangsa Indonesia……………..... 2

A. Kontribusi Kerja sama Bidang Politik………………………………………………...

1. Upaya Diplomasi………………………………………………………………….

2. Perlawanan Fisik………………………………………………………………….

B. Kontribusi Kerja sama Bidang Ekonomi……………………………………………..

1. Manfaat Kerja sama Bidang Ekonomi……………………………………………

2. Dampak Negatif Kerja sama……………………………………………………...

C. Kontribusi Kerja sama Bidang Sosial Budaya……………………………………….

BAB III : Penutup………………………………………………………………………..

Daftar Pustaka…………………………………………………………………………....

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keikut sertaan di dalam kerja sama antarnegara telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang ada di Indonesia khususnya pada masa awal – awal kemerdekaan. Dalam rangka untuk mepertahankan kemerdekaan Negara Indonesia harus jatuh bangun akibat penindasan dan juga kekerasan maupun pembrontakan yang telah dilakukan secarah keji oleh para pasukan dari penjajah , bangsa Indonesia melakukan jalur diplomasi atau melalui jalur perundingan dengan para penjajah hingga berhasil mendapatkan dukungan dunia Internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan dari bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesiapu juga harus melawan menggunakan atau secara fisik agar wilayah – wilayah yang dikuasai oleh para penjajah harus direbut kembali.

Tidak sampai disitu bangsa Indonesia juga harus lebih intensif melakukan kerja sama didalam berbagai aspek atau bidang yang menguntungkan bagi bangsa ini. Seperti halnya didalam bidang prekonomian, dan pada awal kemerdekaan Indonesia memiliki prekonomian yang terbilang kacau balau sehingga pemerintah Negara Indonesia pada saat itu memikirkan bahwa prekonomian di Indonesia harus harus jauh lebih baik sehingga Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang ada di wilayah NKRI. Dan perlu kita tahu bahwa di Negara Indonesia memiliki keanekaragaman yang melimpah seeperti halnya pada bidang budaya.

Peran aktif Negara Indonesia didalam berbagai aspek membuat Indonesia banyak berkontribusi bagi dunia internasional . Dan Indonesia pun kini diperhitungkan oleh Negara lain. Dan pada saat ini juga Indonesia harus siap bersaing di dunia global didalam berbagai bidang agar bangsa ini tidak kalah dari bangsa lain yang ada di dunia.

B. Rumusan Masalah

1. Menjelaskan Upaya Diplomasi apa sajakah yang telah dilakukan oleh Indonesia pada awal kemerdekaan?

2. Sebutkan dan jelaskan macam – macam perlawanan fisik yang telah dilakukan bangsa Indonesia !

3. Hasil atau manfaat apa saja yang telah Indonesia terima saat melakukan kerja sama dalam bidang prekonomian ?

4. Apakah ada dampak negatif yang Indonesia dapatkan saat melakukan kerja sama dalam bidang ekonomi ?

5. Apa sajakah kontribusi yang telah dilakukan oleh Indonesia terhadap keanekaragaman sosial dan budayanya di dunia internasional ?

C. Tujuan

· Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan makalah ini sebagai berikut :

· Untuk lebih mengetahui menganai upaya diplomasi apa saja yang berhasil Indonesia lakukan.

· Lebih memahami perlawan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap para penjajah.

· Mengetahui hasil atau manfaat dan dampak adanya kerja sama dalam bidang prekonomian yang dilakukan oleh Indonesia.

· Memahami kontribusi yang dilakukan Indonesia didalam bidang sosila dan budaya.

D. Manfaat

o Pembaca lebih mudah memahami mengenai berbagai kontribusi nyata yang telah dilakukan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan.

o Lebih menambah inovasi, dan memiliki wawasan yang luas mengenai pemaparan yang telah dijelaskan didalam isi makalh ini.

o Setelah membaca makalah ini pembaca dapat menghargai segala kontribusi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia kepada masyarakat untuk hidup lebih sejahtera.

BAB II

PEMBAHASAN

Kontribusi Kerja sama Antarnegara terhadap Bangsa Indonesia

A. Kontribusi kerja sama dalam bidang politik

Keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama politik antarnegara telah memberikan manfaat besar bagi Indonesia khususnya pada masa awal kemerdekaan.Masa awal Kemerdekaan merupakan masa yang menentukan dalam perjuangan penegakan kemerdekaan. Pada masa itu, bangsa Indonesia berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.

1. Upaya Diplomasi

A. Kontribusi Kerja Sama Bidang Politik

1. Upaya Diplomasi

Upaya Indonesia mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan cara diplomasi dan fisik. Perjuangan diplomasi dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari dunia internasional. Perlawanan fisik dilakukan untuk mencegah wilayah-wilayah Indonesia tidak diduduki secara militer oleh Belanda. Upaya diplomasi diwujudkan dengan melakukan perundingan dan membuat persetujuan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Upayaupaya tersebut adalah sebagai berikut :

Persetujuan Linggarjati

Persetujuan Linggarjati berlangsung pada tanggal 10-15 November 1946. Persetujuan ini menghasilkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia yang meliputi Jawa dan Madura. Persetujuan itu diumumkan pada tanggal 15 November 1946.

Isi perjanjian linggarjati yang paling pokok ada 3, yaitu :

1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Selanjutnya Belanda akan meninggalkan daerah de facto itu selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949.

2. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Perjanjian Renville

Perjanjian Renville diselenggarakan pada tahun 1948 yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia yang meliputi Jawa dan Sumatra. Perjanjian Renville terdiri dari:

10 pasal persetujuan gencatan senjata
12 pasal prinsip politik
6 pasal prinsip tambahan dari KTN

Isi Perjanjian Renville:

Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta

Perundingan Roem-Royen

Perundingan Roem-Roeyen diselenggarakan pada tanggal 14 April - 7 Mei 1949 yang menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Perjanjian Roem Royen merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan pihak Belanda, yang terjadi pada tanggal 14 April 1949 dan proses penandatanganan tanggal 7 Mei 1949 yang bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta.

Perjanjian ini diambil dari nama ketua wakil tiap negara, untuk pihak Indonesia yaitu Mohammad Roem dan dan untuk pihak Belanda Herman van Royen.

Perjanjian Roem Royen bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda sebelum konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda.

Isi Perjanjian Roem Royen di Hotel Des Indes di jakarta, antara lain:

1. Tentara bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya.

2. Pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

3. Kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta

4. Tentara bersenjata Belanda harus mengehentikan operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik.

5. Kedaulatan RI diserahkan secara utuh tanpa syarat.

6. Dengan menyetujui adanya Republik Indonesia yang bagian dari Negara Indonesia Serikat.

7. Belanda memberikan hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada pihak Indonesia.

Dampak perjanjian Roem Royen yaitu setelah perjanjian tersebut kembalinya Sukarno dan Hatta ke Yogyakarta setelah diasingkan, Yogyakarta sebagai ibukota sementara dari Republik Indonesia, Penyerahan mandat Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) kepada Ir Soekarno, terjadinya gencatan senjata Belanda dan Indonesia, serta diadakanya Konferensi Meja Bundar (KMB).

Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB)

Perjanjian KMB diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 1949- 2 November 1949 yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia atas seluruh wilayah bekas jajahan Belanda dalam bentuk negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS).

Berikut ini hasil dan Isi persetujuan yang telah dicapai dalam KMB :

a. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.

b. Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah pengakuan kedaulatan.

c. Akan didirikan Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerja sama.

d. Pengembalian hak milik Belanda oleh RIS dan pemberian hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan.

e. RIS harus membayar segala utang Belanda yang diperbuatnya sejak tahun 1942. Untuk menindaklanjuti hasil KMB, maka tanggal 16 Desember 1949, Ir. Soekarno dilantik sebagai presiden RIS dan pada tanggal 17 Desember 1949 diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno membentuk kabinet RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta sebagai perdana

menterinya.

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

Pepera dilakukan untuk membebaskan Irian Barat. Hasil Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disahkan secara resmi oleh PBB dalam Sidang Umum ke-24 pada tanggal 19 November 1969. Keberhasilan Indonesia mendapatkan Irian Barat dari tangan Belanda itu sungguh tidak mudah. Diperlukan waktu 24 tahun. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 1945. Saat itu, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk Irian Barat, sebagai wilayahnya. Namun, Belanda tak mau mengakui klaim itu dan berupaya untuk kembali menguasai Indonesia melalui Aksi Polisionil I (21 Juli-5 Agustus 1947) dan Aksi Polisionil II (19 Desember 1948-5 Januari 1949).

Setelah melalui Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), Perjanjian Roem-Royen (1949), serta kecaman PBB atas aksi polisionil Belanda itu, akhirnya Indonesia bertemu dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 22 Agustus 1949-2 November 1949.

Dalam Konferensi Meja Bundar itu, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi khusus mengenai Irian Barat disepakati untuk menunda pembahasannya selama satu tahun. Namun, karena Belanda terus menunda pembahasan tentang Irian Barat, akhirnya pada 1954, Perwakilan Tetap Indonesia di PBB memasukkan masalah Irian Barat ke dalam Agenda PBB.

Tak adanya tanggapan yang memadai dari Belanda membuat Presiden Soekarno mencanangkan Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat). Operasi itu berakhir pada 15 Agustus 1962 saat Indonesia dan Belanda menandatangani Kesepakatan New York yang isinya Belanda menyerahkan Irian Barat kepada PBB, dalam hal ini United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

Kesepakatan itu menetapkan, sebelum akhir tahun 1969 akan diselenggarakan Pepera. Utusan Khusus Sekjen PBB Ortiz Sanz sempat meributkan kecurangan yang dilakukan Indonesia dalam pelaksanaan Pepera. Namun, atas tekanan Amerika Serikat, akhirnya Sidang Majelis Umum PBB, 19 November 1969, menyetujui hasil Pepera dan Irian Barat tergabung dalam Indonesia.

Penetapan Deklarasi Djuanda

Penetapan ini dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea-UNCLOS). Penetapan ini merupakan hasil perjuangan panjang Indonesia yang sudah dimulai sejak tahun 1957. Pengakuan atas Deklarasi Djuanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km².

Isi dari Deklarasi Juanda

1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri

2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan

3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan : Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan, Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI

Pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau di dalamnya, dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan wilayah NKRI. Meskipun awalnya mendapat penolakan dunia internasional, tetapi akhirnya mendapat respons pada pengakuan internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut di Montego Bay Jamaica tahun 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982).

2 . Perlawanan Fisik

Upaya-upaya secara politik didukung dengan upaya-upaya secara fisik, upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut.:

Pertempuran Lima Hari di Semarang

Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15-20 Oktober 1945 antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan sisa tentara Jepang. Pertempuran berakhir ketika pemerintah pusat mengirim utusan perdamaian, yaitu Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono melalui perundingan dengan pihak Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Untuk memperingati Semangat Perjuangan Para Pemuda dan Pejuang kota Semaang maka dibangunlah sebuah Monumen bernama "Tugu Muda". Monumen tugu ini dibangun pada tanggal 10 November 1950 dan diresmikan oleh Presiden RI Ir. Sukarno pada tanggal 20 Mei 1953.

Tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam Pertempuran 5 Hari di Semarang :

1. Mr. Wongsonegoro selaku Gubernur Jawa Tengah waktu itu (dia sempat ditahan tentara Jepang)

2. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Dinas Pusat Purusara

3. Dr. Sukaryo dan Sudanco Mirza Tokoh indonesia (ditangkap tentara Jepang bersama dengan Mr. Wongsonegoro)

4. Mayor Kido pimpinan Kido Butai yang memiliki sebuah markas di Jalan Jatingaleh

5. drg. Sunarti. Sesosok wanita gigih (isteri Dr. Karyadi)

6. Jendral Nakamura, Sosok Jendral dari Jepang yang berhasil ditangkap oleh TKR di Magelang.

Pertempuran Surabaya

Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu. Peristiwa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dalam pertempuran di Surabaya ini seluruh unsur kekuatan rakyat bahu membahu, baik dari TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR maupun TKR laut di bawah Komandan Pertahanan Kota, Soengkono. Pertempuran yang berlangsung sampai akhir November 1945 ini rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya dari gempuran Inggris walaupun jatuh korban yang banyak dari pihak Indonesia. Oleh karena itu setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Hal ini sebagai penghargaan atas jasa para pahlawan di Surabaya yang mempertahankan tanah air Indonesia dari kekuasaan asing. Pengaruh pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional, bahkan masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 7-13 Februari 1946.

Peristiwa Bandung Lautan Api

Istilah Bandung Lautan Api menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa pembumihangusan tersebut. Jenderal A.H Nasution adalah Jenderal TRI yang dalam pertemuan di Regentsweg (sekarang Jalan Dewi Sartika), setelah kembali dari pertemuannya dengan Sutan Sjahrir di Jakarta, memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap Kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris tersebut.

"Jadi saya kembali dari Jakarta, setelah bicara dengan Sjahrir itu. Memang dalam pembicaraan itu di Regentsweg, di pertemuan itu, berbicaralah semua orang. Nah, disitu timbul pendapat dari Rukana, Komandan Polisi Militer di Bandung. Dia berpendapat, “Mari kita bikin Bandung Selatan menjadi lautan api.” Yang dia sebut lautan api, tetapi sebenarnya lautan air."-A.H Nasution, 1 Mei 1997

Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu Atje Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari bukit Gunung Leutik di sekitar Pameungpeuk, Garut. Dari puncak itu Atje Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi.

Setelah tiba di Tasikmalaya, Atje Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul "Bandoeng Djadi Laoetan Api". Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul berita diperpendek menjadi "Bandoeng Laoetan Api".

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Penduduk Kota Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara NICA Belanda untuk menggunakan Kota Bandung sebagai markas strategis militer.

Pertempuran Medan Area

Sepuluh hari setelah memproklamirkan kemerdekaan di Jakarta, baru pada tanggal 27 Agustus 1945, Medan mendengarkan secara langsung proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Muhammad Hasan yang saat itu ditunjuk sebagai gubernur Sumatera pada kabinet presidensial milik Soekarno. Untuk merespon berita proklamasi ini, Ahmad Tahir kemudian membentuk Pemuda Indonesia. Pada tanggal 29 September, koran Medan yang bernama “Pewarta Deli” memberi kabar bahwa Republik Indonesia telah runtuh, dan mengikuti pemberitaan ini, nasionalis lokal kemudian mengadakan sebuah pertemuan dimana T.M. Hassan menyatakan bahwa berita ini bohong. Hal ini disusul dengan sebuah pidato oleh Abdoel’karim M.S. yang membuat orang-orang yang hadir menjadi bersemangat. Pada saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa akan terjadi sebuah perang yang tercatat sebagai sejarah pertempuran Medan Area di buku sejarah anak cucu mereka.

Pertempuran ini terjadi antara pejuang Indonesia di Medan dengan tentara Sekutu dan NICA Belanda. Pertempuran ini berhasil menghambat upaya NICA untuk mengambil alih kekuasaan.

Pertempuran Ambarawa

Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Tanggal 23 November 1945 ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan Sekutu yang bertahan di kompleks gereja dan kerkhop Belanda di Jl. Margo Agoeng. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon. Imam Adrongi, Yon. Soeharto dan Yon. Soegeng. Tentara Sekutu mengerahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya, menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari arah belakang, karena itu pasukan Indonesia pindah ke Bedono.

             Pertempuran terjadi antara pasukan Tentara Kemanan Rakyat (TKR) melawan pasukan Sekutu dan berhasil memukul mundur pasukan Sekutu ke Semarang Pada tanggal 11 Desember 1945, Kol. Soedirman mengadakan rapat dengan para Komandan Sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945 jam 04.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak karaben. Pertempuran berkobar di Ambarawa.

               Pejuang yang telah bersiap-siap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap mendekati sasaran yang telah ditentukan, dengan siasat penyerangan mendadak secara serentak di segala sektor. Seketika, dan segala penjuru Ambarawa penuh suara riuh desingan peluru, dentuman meriam, dan ledakan granat. Serangan dadakan tersebut diikuti serangan balasan musuh yang kalang kabut.

               Satu setengah jam kemudian, jalan raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kol. Soedirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang, atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya terputus sama sekali.

              Sekitar pukul 16.00 WIB, TKR berhasil menguasai Jalan Raya Ambarawa Semarang, dan pengepungan musuh dalam kota Ambarawa berjalan dengan sempurna. Terjadilah pertempuran jarak dekat. Musuh mulai mundur pada 14 Desember 1945. Persediaan logistik maupun amunisi musuh sudah jauh berkurang.

Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan Umum 1 Maret 1949 ialah serangan yg dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran yg direncanakan & dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada & cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dlm perundingan yg sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan maksud utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia [TNI] masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan.

Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta. Kurang lebih satu bulan sesudah Agresi Militer Belanda II yg dilancarkan pada bulan Desember 1948, TNI mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan balik terhadap tentara Belanda yg dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan sabotase lainnya.

Serangan ini merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah

perjuangan bangsa Indonesia dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Serangan berhasil membuktikan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih memiliki kekuatan, meskipun ibu kota diduduki oleh Belanda.

Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat)

TRIKORA yang merupakan singkatan dari Tri Komando Rakyat adalah sebuah komando yang diserukan Presiden Soekarno, pada tanggal 19 Desember 1961, untuk membebaskan Irian Barat.

     Seruan ini dipicu oleh sikap arogansi Belanda setelah deklarasi Kemerdekaan RI, yang masih mengklaim wilayah Irian Barat sebagai bagian dari kekuasaannya. Perseteruan ini pun berusaha dipecahkan dengan membawanya ke berbagai forum internasional, namun berjalan cukup alot.

     Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, pembahasan mengenai sengketa Irian Barat sama sekali tidak menghasilkan titik temu. Akhirnya dikeluarkan keputusan bahwa permasalahan ini akan dibahas kembali dalam satu tahun mendatang.

     Pada tahun 1950, PBB mengeluarkan keputusan bahwa Papua Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan isi Piagam PBB pasal 73e, namun Indonesia kukuh dengan pendiriannya bahwa Irian Barat adalah bagian dari Indonesia.

     Belanda pun mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa wilayah ini, namun Indonesia menolaknya dan mulai melancarkan beberapa kali serangan ke wilayah tersebut.

      Adanya serangan dari Indonesia membuat Belanda semakin mempercepat proses kemerdekaan Irian Barat, di antaranya adalah dengan membangun kekuatan militer, melalui pendirian akademi angkatan udara dan pembentukan tentara Papua pada rentang tahun 1956-1957.

     Melihat tindakan Belanda yang semakin mengancam kedaulatan Indonesia, membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis, mulai dari yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan, budaya, hingga pemutusan hubungan diplomatik pada tanggal 17 Agustus 1960.

      Presiden Soekarno pun menyerukan komando pembebasan Irian Barat yang disebut TRIKORA, dengan isi sebagai berikut:

Gagalkan pembentukan “Negara Papua” bikinan Belanda
Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia
Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

B. Kontribusi Kerja Sama Bidang Ekonomi

Kontribusi kerjasama bidang ekonomi membawa manfaat atau dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Keikutsertaan dalam kerja sama ekonomi antarnegara memberikan manfaat atau dampak positif antara lain sebagai berikut.

1. Dampak Positif / Manfaat yang diterima oleh Indonesia :

· Menarik Investasi

Kerjasama ekonomi dijadikan sebagai forum promosi potensi Indonesia. Hal tersebut sangat menguntungkan Indonesia karena forum tersebut sebagai ajang menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

· Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Kerja sama ekonomi antarnegara mendorong masuknya modal dan investor asing sehingga memperluas kegiatan produksi dalam negeri. Hal ini mengakibatkan terciptanya lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran.

· Peningkatan Kualitas Produk dalam Negeri

Dalam kerja sama ekonomi internasional terjadi persaingan yang memacu produsen untuk memperhatikan kualitas produk yang dipasarkan sesuai dengan standar internasional. Hal ini dimaksudkan supaya produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk-produk negara maju.

· Mengurangi Hambatan Perdagangan Internasional

Melalui kerja sama ekonomi diharapkan tercapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengatasi hambatan dalam perdagangan internasional seperti pembebeasan tarif bea masuk, pajak, dan quota. Dengan demikian akan memperlancar kegiatan ekspor dan menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan.

· Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemakmuran Masyarakat

Kerja sama ekonomi antarnegara menciptakan perluasan daerah pemasaran di luar negeri sehingga ekspor akan meningkat. Peningkatan ekspor dapat menghidupkan perekonomian dalam negeri karena produkproduk dalam negeri terjual di luar negeri. Akibatnya, usaha atau perusahaan dalam negeri dapat berkembang dengan baik dan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat.

Disamping dampak positif kerja sama ekonomi juga membawa dampak negatif bagi perkonomian Indonesia. Dampak negatif tersebut adalah sebagai berikut.

2. Dampak Negatif :

· Produk dalam Negeri Kalah Bersaing dengan Produk Luar Negeri

Kerja sama ekonomi mengakibatkan masuknya produk luar negeri. Produk dalam negeri yang proses produksinya masih sederhana akan kalah bersaing, baik harga atau kualitasnya dengan produk luar negeri yang sudah menggunakan teknologi modern. Akibatnya, banyak pengusaha dalam negeri mengalami kebangkrutan.

· Masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia

Kerja sama ekonomi antarnegara memungkinkan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia karena tenaga kerja asing lebih menguasai teknologi tersebut dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia. Hal ini mengakibatkan tenaga kerja dalam negeri terisish.

· Kebergantungan pada Negara Lain

Bantuan negara lain berupa pinjaman modal atau utang luar negeri dapat menyebabkan pemerintah dan masyarakat kurang berupaya dalam mengembangkan perekonomian hingga selalu bergantung pada bantuan negara lain. Kebergantungan pada negara lain juga terjadi dalam hal produk yang diimpor. Misalnya, produk-produk berteknologi canggih seperti pesawat tempur. Dalam pengadaan suku cadangnya, Indonesia sangat bergantung pada negara yang memproduksi pesawat tempur tersebut.

· Intervensi Negara Lain dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia

Kebergantungan pada negara lain dapat memberikan peluang bagi negara lain untuk campur tangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah melakukan kerja sama dengan IMF untuk mendapatkan bantuan pencairan dana guna mengatasi krisis ekonomi. Dalam kerja sama tersebut, Indonesia harus melaksanakan nota kesepahaman yang dibuat IMF. Akibatnya berbagai kebijakan ekonomi Indonesia harus mendapat persetujuan IMF.

C. Kontribusi Kerja Sama Bidang Sosial Budaya

Manfaat kerjasama dalam bidang sosial dan budaya yang diperoleh Indonesia antara lain sebagai berikut.

Manfaat keanekaragaman Sosial dan Budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia :

1. Diakuinya Warisan Budaya Indonesia oleh Dunia Internasional

Beraneka warisan budaya Indonesia telah diakui oleh PBB, melalui

UNESCO, sebagai Warisan Budaya Dunia (World Culture Heritage)seperti batik, wayang, keris, angklung, tari saman, Candi Borobudur, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Situs Sangiran.

2. Peningkatan Kegiatan Pariwisata di Indonesia

Keragaman budaya indonesia menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia sehingga mendorong perkembangan pariwisata di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2011, sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US$8,55 miliar atau meningkat 12,5% dari tahun 2010. Kenaikan ini bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Kerja sama bidang pendidikan berupa pertukaran pelajar, beasiswa, pertukaran guru, dan bantuan dana hibah meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan cara belajar dari sistem pendidikan negara maju. Indonesia menjalin kemitraan dengan berbagai negara, di antaranya Amerika Serikat, Mesir, Jepang, Australia, Jerman.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kerja sama antarnegara adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Kerja sama antarnegara meliputi kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama antar negara telah memberikan manfaat yang banyak. Kerjasama antarnegara dilakukan oleh Indonesia berkontribusi untuk pembangunan di Indonesia. Namun, selain dampak positif ada juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerja sama antarnegara tersebut.

B. Saran

Sebagai bangsa yang besar Negara Indonesia seharusnya dapat lebih memanfaatkan Sumber Daya yang ada agar dapat berkontribusi banyak didalam berbagai aspek yang lebih menguntungkan bangsa Indonesia. Dan Indonesia selalu atau bahkan harus mempertimbangkan tujuan nasional dan kepentingan dalam negeri. Tujuannya agar kerja sama itu memberi manfaat banyak bagi masyarakt yang ada di Indonesia.